PANGKALAN KERINCI (RIAUSKY.COM) - Perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan bagi penduduk miskin dan rentan miskin merupakan agenda utama pemerintah. Hal ini seusai peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2015. Dan termuat dalam RPJMN 2015 -2019.
Hal ini disampaikan Wakil Bupati Pelalawan Drs H Zardewan MM saat membuka secara resmi Kegiatan Verifikasi dan Balidasi Basis Data Terpadu (BDT) Penanganan Fakir Miskin Kabupaten Pelalawan 2019, Senin (11 Maret 2019) di auditorium kantor bupati lantai 3.
"Ya, perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan bagi penduduk miskin dan rentan miskin adalah agenda utama pemerintah hal ini seusai peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2015. Dan RPJMN 2015 -2019," jelas Wabup
Sehingga demikian sambung wabup, bahwa pendataan Verifikasi dan Balidasi Basis Data Terpadu (BDT) Penanganan Fakir Miskin Kabupaten Pelalawan 2019 harus dikerjakan dengan berpedoman dengan aturan. Ini sangat penting, dan lakukan tugas ini dengan penuh keikhlasan. Sehingga data yang dihasilkan akurat. Dengan demikian tidak ada lagi konplen dari masyarakat nantinya.
Lebih jauh disampaikan juga, bahwa basis data terpadu merupakan databese kemiskin hasil pendataan PPLS 2011 yang jadikan dasar serta sasaran program perlindungan sosial.
"Yang perlu dan menjadi catatan adalah terjadi dinamika perubahan dan dinamika sosial yang sangat cepat di masyarakat. Semisal dulunya makmur menjadi miskin, dan yang dulunya miskin menjadi makmur. Sehinggga masih temukan permasalahan ketidak tepatan sasaran program perlindungan sosial," ujarnya.
Masih ditempat yang sama, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan Ir H T Mukhtaruddin M.Si mengatakan bahwa sampai tahun 2018 lalu tercatat 12.070 jiwa.
"Untuk tahun 2019 ini akan dilakukan pendataan. Dan sebelum turun, petugas harus dibekali dulu dengan sistem dan mekanisme. Sehingga mereka bekerja berpedoman dengan ketentuan dan uturan. Dan yang terpenting, sesuai amanat Wabup bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab dan ikhlas," imbuhnya.
Dalam melaksanakan tugas dilapangan tambahnya, petugas harus koordinasi dengan Camat,Kepala Desa,Luruh, RT,RW serta pihak-pihak terkait.
"Sebab, sukses pendataan ini tentu didukung semua pihak, dan kepada masyarakat, saya mengharapkan konstribusi dengan menyampaikan datanya kepihak kami. Atau kepihak RT,RW, Kelurahan, Desa," tutupnya dan pada kegiatan ini narasumber kita datangkan dari Pusat dan Informasi Kesejahtraan Sosial dari Kementerian Sosial RI. (R09)
Listrik Indonesia
